Way Kanan, Ruang Dewan – Sekretariat Daerah Kabupaten (Setda kab) Way Kanan mengalokasikan anggaran Rp10,5 miliar untuk belanja jasa sewa kendaraan dinas operasional selama tahun 2026. Dengan standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp13,43 juta per unit per bulan, artinya ada sekitar 65 unit kendaraan roda 4 disewa sepanjang tahun.
Namun, kesederhanaan itu mulai retak ketika aturan dibuka. Dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2020, pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDOS) dibatasi hanya untuk empat kelompok: eselon II, kepala bagian Setda, camat, dan protokoler.
Data resmi menunjukkan, total pejabat Setdakab Way Kanan hanya sekitar 35 orang yang terdiri dari 7 Eselon II Setda, 12 kepala bagian, 15 camat, dan satu protokoler.
Jika merujuk pada SBM yang sama, kebutuhan anggaran untuk 35 unit kendaraan hanya sekitar Rp5,64 miliar per tahun. Artinya, terdapat selisih mencolok hampir Rp4,86 miliar dari total anggaran yang disiapkan.
Selisih itu bukan sekadar angka. Ia membuka pertanyaan: untuk siapa sisa 30 unit kendaraan disediakan?
Pemerhati anggaran Lampung, Junaidi, menilai adanya ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran dan regulasi yang berlaku.
“Kalau aturan hanya membolehkan 35 penerima, maka penganggaran 65 unit patut di pertanyakan. Ini bukan sekadar pemborosan, tapi berpotensi menjadi penyimpangan,” kata Junai, Kamis (9/4/2026).
Di sisi lain, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar penambahan unit kendaraan tersebut. Apakah terdapat kebijakan turunan? Atau praktik di lapangan yang melampaui regulasi?
Yang jelas, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap rupiah anggaran semestinya berpijak pada kebutuhan riil dan dasar hukum yang jelas.
Ketika angka membengkak tanpa penjelasan memadai, ruang abu-abu itu menjadi semakin lebar dan rawan disalahgunakan.
Di Way Kanan, kendaraan dinas tak lagi sekadar alat mobilitas birokrasi. Ia menjelma menjadi simbol lain: bagaimana anggaran bisa melaju lebih cepat daripada aturan yang mengaturnya. Bersambung….
