BANDAR LAMPUNG — Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran dan penerapan sistem administrasi digital (paperless) di lingkungan pemerintahan, publik justru dikejutkan dengan besarnya anggaran belanja alat dan bahan kantor di BPPRD Kota Bandar Lampung.
Instansi pengelola pajak daerah tersebut tercatat mengalokasikan anggaran mencapai Rp1,8 miliar hanya untuk kebutuhan alat dan bahan kegiatan kantor.
Yang lebih mengejutkan, hingga 20 Mei 2026, realisasi anggarannya telah menembus Rp845.619.780 atau hampir menyentuh angka Rp1 miliar.
Besarnya angka tersebut langsung memantik kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak mempertanyakan urgensi belanja jumbo untuk kebutuhan yang didominasi bahan cetak, amplop, kertas, dan perlengkapan administrasi lainnya.
Amplop Linen Rp131 Juta Jadi Sorotan
Salah satu item yang paling menyita perhatian publik adalah pengadaan Amplop Dinas ukuran Folio berbahan Linen ukuran 24 x 11 dengan nilai mencapai Rp131.310.500.
Amplop berbahan linen dikenal sebagai jenis kertas premium yang biasa digunakan untuk undangan eksklusif maupun dokumen formal berkelas.
Pengadaan tersebut disebut dikerjakan oleh vendor bernama Karya Perdana.
“Di saat masyarakat diminta hemat dan pemerintah bicara efisiensi, kenapa justru ada belanja amplop mewah ratusan juta rupiah? Ini sangat ironis,” ujar seorang warga Bandar Lampung yang enggan disebutkan namanya.
Vendor Tertentu Mendominasi
Dari data realisasi yang beredar, nama vendor tertentu tampak muncul berulang kali dalam berbagai paket pengadaan bahan cetak di lingkungan BPPRD.
Beberapa rincian belanja yang menjadi sorotan di antaranya:
Bahan Cetak – Karya Perdana
Amplop Dinas Linen — Rp131.310.500
Bahan Cetak – Karya Perdana
Rp69.930.000
Bahan Cetak – Pratama Mandiri
Rp56.260.543
Kertas dan Cover – Kandita
Rp115.495.500
Bahan Cetak – Tawakal
Rp74.925.000
Bahan Cetak – Pratama Mandiri
Rp42.818.250
Bahan Cetak – Karya Perdana
Rp30.559.965
Bahan Cetak – Karya Perdana
Rp34.164.000
Bahan Cetak – Karya Perdana
Rp28.080.000
Kondisi ini memunculkan spekulasi dan pertanyaan publik terkait transparansi pembagian proyek pengadaan serta mekanisme penunjukan vendor.
Tak hanya belanja bahan cetak, publik juga menyoroti anggaran Belanja Modal Personal Computer yang mencapai Rp1.227.450.865 untuk 8 paket pengadaan.
Beberapa spesifikasi perangkat yang tercantum antara lain: Acer Veriton Z4 AIO Core i7 16GB 1TB SSD, Printer Epson Ecotank, dan Notebook/Laptop Hybrid Asus ROG G531 GT.
Kehadiran perangkat seri gaming seperti Asus ROG dalam daftar pengadaan pemerintah daerah pun memunculkan tanda tanya besar.
“Apakah kebutuhan kerja administrasi harus memakai laptop gaming? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka ke publik,” ujar seorang pemerhati kebijakan anggaran daerah.
Publik Desak Audit dan Transparansi
Dengan sisa anggaran yang masih cukup besar hingga akhir tahun, masyarakat kini mendesak adanya pengawasan lebih ketat terhadap pola pengadaan di lingkungan BPPRD Bandar Lampung.
Sejumlah aktivis meminta lembaga pengawas dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada pemborosan anggaran maupun dugaan praktik yang merugikan keuangan daerah.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak BPPRD Kota Bandar Lampung belum memberikan klarifikasi resmi terkait urgensi pengadaan amplop premium maupun belanja perangkat komputer bernilai fantastis tersebut. (Red)
